“Friendly Match , Garuda vs Trinidad tobago, 13 juli di GBK”

vs

chanel RCTI, langsng disuguhi iklan  friendly match Timnas garuda vs Trinidad tobago , tanggal 13 juli di Stadion gbk, hanya bisa berucap. “Luar biasa”! . Walau terkesan mengejutkan bagi saya, karna tidak selalu mengikuti jadwal FM timnas,  diluar java cup dan kedatangan Qpr dan Valencia yang lebih sering dimuat di media. salut untuk PSSI sekarang, smakin banyak karya nyata dari PSSI yg bener2 berkomitmen mengubah PSSI  berprestasi dan menjauhkan sepakbola indonesia dari politik partai  dan mafia sepakbola seperti yang telah 8 tahun dijalankan Nurdin, nirwan dan nugraha.
Maju terus garuda !! Maju terus sepakbola Prestasi!!

Berhubungan kedatangan tamu dari bintang Real Madrid Laga tersebut di undur
Ini Agenda Uji Coba Timnas Jelang
AFF 2012.

Ini baru agenda pssi untuk timnas indonesia.

Persatuan Sepak Bola
Seluruh Indonesia memasang target juara
Piala AFF 2012 setelah dua tahun lalu hanya
menjadi finalis.

Pengurus PSSI di bawah pimpinan Djohar
Afirin Husin tak mau peduli dengan kisruh
internal yang masih terjadi, mereka tetap
menggeber persiapan pasukan Merah Putih
untuk menghadapi Piala AFF yang akan
berlangsung, 25 November - 1 Desember
2012.

Tim pelatih tim nasional dikomandani
pelatih Nil Maizar telah menyusun sejumlah
uji tanding dengan beberapa klub asal Eropa
dan tim nasional anggota Federasi Sepak
Bola Dunia (FIFA).

"Mungkin akan ada lima sampai enam uji
tanding melawan negara lain sebelum
turnamen dimulai. Ini untuk mematangkan
skuad," kata Ketua Umum PSSI, Djohar
Arifin Husin kepada Tempo, Sabtu, 14 Juli
2012.

Djohar mengatakan sudah ada beberapa
negara memastikan setuju uji tanding
lawan Indonesia, seperti Vietnam, Filipina,
dan Korea Utara.

"Sisanya, beberapa negara masih kami
negosiasi. Tapi kalau pelatih mau tanding ke
luar negeri pun sebenarnya tidak masalah.

Brunei sudah mengajukan diri siap
menerima. Pokoknya tergantung
permintaan pelatih nanti," Djohar
menjelaskan.

PSSI santer diberitakan, bakal
mendatangkan bintang sepak bola
Barcelona Lionel Messi bersama tim
nasional Argentina. Namun, sampai saat ini
kepastian ujicoba ini masih abu-abu.

Berikut ini jadwal uji tanding persiapan
Piala AFF 2012:

1. Indonesia vs Korea Utara (8 September
2012)
2. Indonesia vs Filipina (15 September 2012)
3. Vietnam vs Indonesia (tandang: 22
September 2012)
4. Indonesia vs Vietnam (kandang: 29
September 2012)
5. Trinidad-Tobago (waktu belum
dipastikan)

Masihkah Indonesia Disebut Sebagai Negara Maritim?

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, bahkan hampir  82 % Negara ini wilayahhnya adalah laut. Dengan cakupan wilayah laut yang segitu luasnya, maka Indonesiapun di akui secara internasional sebagai Negara Maritim yang di tetapkan dalam UNCLOS 1982. Jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman dahulu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Namun semangat maritim tersebut menjadi luntur tatkala Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintah kolonial belanda. Pola hidup dan orientasi bangsa “dibelokkan” dari orientasi maritime ke orientasi agraris (darat).

Pengakuan Internasional bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan akhirnya tercapai dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketatapan yang mengikutinya. Perluasan wilayah Indonesia dalam UNCLOS 1982 tidak hanya wilayah laut teteapi juga wilayah udara. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di ZEE serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural reseources di laut bebas dan di dasar samudera. Kesemuanya ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya. Tak dapat di ragukan lagu, namun apakan pemimpin – pemimpin bangsa ini mencermati hal itu???

Dekalarasi DJuanda 1957 yang menegaskan konsepsi Wawasan Nusantara memberikan kita anugerah yang luar biasa baik itu laut, darat maupun udara. Sementara UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan potensi ekonomi maritim sangat besar. Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Selain itu, terdapat 17.840 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.

Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman suberdaya alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis.

Pada zaman pemerintahan Ir. Soekarno sebagai presiden selalu terkumandang semangat maritim, namun dalam implementasi kebijakan pembangunan khusus dibidang laut sepertinya tidak serius, namun paling tidak sudah ada upaya menggelorakana semangat maritim. Salah satu statement Ir. Sukarno pada National Maritime Convention (NMC) 1963 adalah “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. Maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang”. Kondisi hilangnya orientasi pembangunan maritim bangsa Indonesia semakin jauh tatkala memasuki era Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, bahakan dengan bangga indonesia didelaksikan sebagai negara agraris penghasil produk rempah-rempah dan produksi pertanian yang spektakuler. Sangat di sesalkan, dan hal inipun masih berlanjut hingga era reformasi di negeri ini. Pemerintah seakan – akan hanya meneruskan apa yang sudah ada, dan tidak mau mengembangkan apa yang sebenarnya terlihat jelas oleh mata.

Perjuangan menuju Negara Maritim memang tidak mudah, namun jika seluruh bangsa ini memiliki kesamaan visi dan kebulatan tekad maka hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 memberikan peluang yang besar bagi bangsa Indonesia untuk diimplementasikan secara serius melalui kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang memprioritaskan orientasi yang berbasis maritim. Melahirkan kebijakan pembangunan melaui  perundang-undangan, pembangunan kekauatan armada pertahanan, armada perdagangan, industri dan jasa maritim yang ditunjang dengan penguasaan IPTEK merupakan upaya serius yang harus segera dilakukan menuju Indonesia sebagai NEGARA MARITIM….. Jaya di Laut, Sejahtera di Darat dan Perkasa di Udara. Untuk lebih memperlancar perjuangan untuk mencapai negara maritim, sejak dini haruslah ada perubahan pola pikir bagi segala tatanan masyarakat dan pemerintahan dalam negeri ini, dengan adanya kurikulum – kurikulum mengenai ilmu perikanan dan kelautan yang di tanamkan sejak dini, bisa di mungkinkan kedepannya para generasi bangsa ini akan lebih mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di negeri ini sehingga arah pengembangan negara ini dapat kembali kepada cita – cita terwujudnya negara maritim.

referensi : Dr. Y. Paongana, S.Si.,M.Si.

STRATEGI MARITIM: Jalan Menuju Jaya

 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta km per segi dan panjang garis pantai 95.181 km, sudah sepatutnya Indonesia memiliki  strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan.

Jika dipetakan di belahan bumi lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak hingga Inggris (Timur-Barat) atau Jerman hingga Aljazair (Utara-Selatan). Letaknya yang seksi, ditopang potensi sumber daya alam berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai kekayaan alam bumi khatulistiwa. Tak heran, ancaman dan gangguan terus menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa harus segera membangkitkan maritime domain awareness, atau kesadaran lingkungan maritim. Hal itu dibutuhkan karena bangsa Indonesia sekarang tidak lagi memiliki budaya bahari. Sehingga, perlu dibangun kembali upaya penyadaran.  Upaya ini harus sampai pada penyadaran efektif terhadap segala sesuatu yang menyangkut lingkungan maritim merupakan hal vital bagi keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia, serta menunjang upaya menegakkan harga diri bangsa.

Menyadarkan bahwa laut adalah aspek alamiah yang paling memengaruhi kehidupan poleksosbudhankam nasional merupakan isu yang paling utama dan menarik perhatian. Di sini pemerintah harus menjadi ujung tombak, dan untuk itu pemerintah Indonesia perlu segera menetapkan sebuah National Ocean Policy dalam rangka pemanfaatan laut bagi kemakmuran bangsa, sekaligus untuk mengembangkan kembali budaya bahari bangsa, yang tujuan akhirnya penguasaan laut nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa.

Aspek Sosial dan Budaya

Dari aspek kehidupan sosial dan budaya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada masa lalu memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Tenggara. Terutama melalui kekuatan maritim di bawah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tak heran, wilayah laut Indonesia dengan luas dua pertiga Nusantara diwarnai banyak pergumulan kehidupan di laut. Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan besar. Bahkan, mampu mengarungi samudra luas hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan.

Penguasaan lautan baik di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit maupun kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, lebih merupakan penguasaan de facto daripada penguasaan atas suatu konsepsi kewilayahan dan hukum. Namun, sejarah telah menunjukkan bangsa Indonesia mencintai laut, dan menjadi bagian masyarakat bahari. Tetapi pada masa penjajahan kolonial, bangsa Indonesia digiring hidup di daratan. Hal ini mengakibatkan menurunnya jiwa bahari. Padahal, nenek moyang masyarakat Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan kegunaan laut sebagai sarana yang menjamin kepentingan bangsa, seperti perdagangan dan komunikasi.

Pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 terdapat lima jaringan perdagangan (commercial zones).Pertama, jaringan perdagangan Teluk Bengal, yang meliputi pesisir Koromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma (Myanmar), serta pesisir utara dan barat Sumatera. Kedua, jaringan perdagangan Selat Malaka. Ketiga, jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur Semenanjung

Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan. Jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan perdagangan Laut China Selatan. Keempat, jaringan perdagangan Laut Sulu, yang meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan (Brunei Darussalam). Kelima, jaringan Laut Jawa, yang meliputi kepulauan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Sumatera. Jaringan perdagangan ini berada di bawah hegemoni Kerajaan Majapahit.

Selain itu, banyak bukti pra sejarah di Pulau Muna, Seram dan Arguni yang diperkirakan budaya manusia sekitar 10.000 tahun sebelum masehi. Bukti sejarah tersebut berupa gua yang dipenuhi lukisan perahu layar. Ada pula peninggalan sejarah sebelum masehi berupa bekas kerajaan Marina yang didirikan perantau dari Nusantara di wilayah Madagaskar. Pengaruh dan kekuasaan tersebut diperoleh bangsa Indonesia karena kemampuannya membangun kapal dan armada yang mampu berlayar lebih dari 4.000 mil.

Dalam strategi besar Majapahit mempersatukan wilayah Indonesia melalui Sumpah Amukti Palapa dari Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit telah banyak mengilhami pengembangan dan perkembangan nilai-nilai luhur kebudayaan Bangsa Indonesia sebagai manifestasi sebuah bangsa bahari yang besar. Sayang, setelah mencapai kejayaan, Indonesia terus mengalami kemunduran. Terutama setelah masuknya VOC dan kekuasaan kolonial Belanda ke Indonesia. Perjanjian Giyanti pada 1755 antara Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan kedua raja tersebut harus menyerahkan perdagangan hasil wilayahnya kepada Belanda.

Sejak itu, terjadi penurunan semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia, dan pergeseran nilai budaya, dari budaya bahari ke budaya daratan. Namun, budaya bahari Indonesia tidak boleh hilang karena alamiah Indonesia sebagai negara kepulauan terus menginduksi, dan membentuk budaya maritim bangsa Indonesia.

Catatan penting sejarah maritim ini menunjukkan, dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki keunggulan budaya bahari secara alamiah. Berkurangnya budaya bahari lebih disebabkan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan maritim.

Aspek Eknomi

Laut Indonesia ditaksir menyimpan potensi kekayaan yang dapat dieksploitasi 156 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp 1.456 triliun. Walau demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional dinilai masih rendah. Pada 1998 sektor kelautan hanya menyumbang 20,06 persen terhadap PDB, itupun sebagian besar atau 49,78 persen disumbang subsektor pertambangan minyak dan gas bumi di laut. Ini menunjukkan bahwa kekayaan laut Indonesia yang sangat besar masih disiasiakan. Berbeda dengan negara maritim lain, seperti RRC, AS, dan Norwegia, yang sudah memanfaatkan laut sedemikian rupa hingga memberikan kontribusi di atas 30 persen terhadap PDB nasional mereka.

Sebagai suatu negara dengan kekuatan ekonomi yang terus berkembang, kelanjutan kemajuan Indonesia akan makin bergantung pada perdagangan dan angkutan laut dan ketersediaan energi, serta pada ekploitasi sumber daya laut dan bawah laut serta membangun industri maritim yang tangguh. Karena itu, sangat jelas Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sangat besar di laut.  Sebagai hal yang mendasari kepentingan Indonesia di laut, Indonesia harus memiliki kemerdekaan atau kebebasan menggunakan laut wilayahnya untuk memperjuangkan tujuan nasionalnya, serta mempunyai strategi untuk menjaga kepentingan maritimnya dalam segala situasi.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lautnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan masyarakat internasional? Rasanya masih jauh panggang dari api. Jangankan memiliki kemampuan maritim yang memadai, usaha-usaha ke arah itupun belum tampak jelas. Bahkan Indonesia belum secara tegas menyatakan kepentingan nasionalnya di laut dan belum menetapkan National Ocean Policy. Pada dasarnya ada tiga kepentingan nasional Indonesia di laut.

Dari sisi pembangunan ekonomi maritim, Indonesia juga masih menghadapi banyak kendala. Sektor perhubungan laut yang dapat menjadi multiplier effect karena perkembangannya akan diikuti pembangunan dan pengembangan industri dan jasa maritim lainnya masih dikuasai kapal niaga asing. Azas cabotage seperti yang diamanatkan UU RI No. 17/2008 tentang Pelayaran masih perlu diperjuangkan agar dapat diterapkan dengan baik.  Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kapasitas kapal nasional, sedangkan pembangunan kapal baru dihadang tidak adanya keringanan pajak, sulitnya kredit, serta tingginya bunga kredit untuk usaha di bidang maritim mengingat usaha jenis ini memiliki tingkat resiko tinggi dan slow yielding.

Untuk angkutan domestik, armada nasional baru mampu mengangkut sekitar 60 persen. Peranan armada nasional dalam angkutan laut internasional baik ekspor maupun impor menunjukkan kenyataan yang lebih memprihatinkan, karena pemberlakuan prinsip Freight on Board (FoB), bukan Cost and Freight (CnF). Dari ekspor dan impor nasional, armada Indonesia hanya kebagian jatah sekitar 10 persen, mengakibatkan kerugian devisa sebesar 40 miliar dolar AS.

Memperhatinkan kondisi pelabuhan nasional yang belum tertata secara konseptual tentang pelabuhan utama ekspor-impor dan pengumpan. Selain itu, keamanan dan efisiensi pelabuhan Indonesia masih diragukan, terutama bila dihadapkan pada pemenuhan persyaratan International Ship and Port Safety (ISPS) Code.

Kecelakaan laut yang menimpa angkutan antar pulau memakan korban jiwa besar masih terus terjadi, mengingat kapal yang digunakan adalah kapal tua, tidak dilengkapi peralatan keselamatan, bahkan tidak layak laut.

Sisi lain dari laut yang memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus buah pertikaian pada masa depan adalah sumber daya laut dan bawah laut. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang terbentang seluas 2,7 juta km persegi dan keberhasilan untuk mengekploitasi wilayah ini dapat membantu mengangkat Indonesia keluar dari keterbelakangan ekonomi. Namun disadari bahwa Indonesia kekurangan kemampuan teknologi untuk memanfaatkan kekayaan bawah lautnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya survey, researchdan sumber daya manusia di bidang maritim.

Indonesia bahkan masih mengalami kesulitan memanfaatkan wilayah lautnya yang kaya dengan sumber daya perikanan. Illegal, Unregulated and Unreported fishing masih terjadi secara luas, karena Indonesia belum mampu memperkuat armada perikanan nasional dan belum mampu mengawasi serta mengendalikan lautnya secara optimal. Diperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 22.000 kapal ikan dengan kapasitas masing-masing di atas 100 ton. Jumlah ini terlihat besar, namun sesungguhnya merupakan estimasi minimal. Sebagai perbandingan, Thailand memiliki sekitar 30.000 kapal ikan yang resmi dan konon sekitar 20.000 yang tidak terdaftar.

Dari uraian pembangunan ekonomi maritim ini terlihat jelas bahwa kekuatan armada pelayaran niaga dan perikanan adalah ujung tombak dan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi atau industri maritim nasional. Asas cabotage yang telah secara tegas diatur untuk diterapkan adalah kebijakan fundamental untuk pembangunan eknomoi industri maritim karena multiplier effect-nya sangat luas.  Intinya, untuk membangun ekonomi atau industri maritim, pemerintah harus segera menerapkan kebijakan insentif kredit dan pajak untuk pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan kapal sebagaimana diterapkan pemerintah dari negara-negara lain yang menjadi saingan armada pelayaran niaga. Inpres V/2005 dan UU RI No 17/2008, tentang Pelayaran telah mengatur masalah tersebut. Apabila hal ini diberikan perhatian khusus dan sungguh-sungguh pemerintah, pembangunan industri maritim akan menggeliat.

Aspek Keamanan

Kini, sudah saatnya bangsa Indonesia membangkitkan kembali kesadaran bahwa laut harus dipandang sebagai kesatuan wilayah, sumber kehidupan, media perhubungan utama, wahana merebut pengaruh politik dan wilayah utama penyanggah pertahanan.

Kedudukan Indonesia pada posisi silang perdagangan, memiliki empat dari sembilan Sea Lines of Communicationdunia mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka-Singapura, serta tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia belum mempunyai kemampuan pertahanan dan keamanan laut yang memadai. Apalagi untuk menjaga kedaulatan di seluruh wilayah laut yurisdiksinya.

Sepanjang berkaitan dengan kebijakan pertahanan nasional, pada dasarnya Indonesia adalah negara yang cinta damai dan tidak memiliki ambisi menguasai negara atau wilayah bangsa lain. Tetapi, Indonesia memiliki pulau-pulau yang jauh terutama di Laut Natuna dan Sulawesi, dan masih ada wilayah perbatasan yang belum ditetapkan serta wilayah sengketa. Karena itu, Indonesia harus tetap mewaspadai adanya kemungkinan kontingensi. Indonesia harus memiliki kesiagaan dan kemampuan untuk dapat mengendalikan lautnya dan memproyeksikan kekuatannya melalui laut dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kepentingan menjaga keselamatan, keamanan dan pertahanan Negara di laut, TNI AL sebagai tulang punggung upaya pertahanan dan keamanan di laut masih belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penguasaan laut di bawah yurisdiksi nasional. Kasus Ambalat dan yang terakhir, penangkapan petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau oleh Polisi Laut Diraja Malaysia hanyalah beberapa contoh, bagaimana resiko yang harus diterima bila Indonesia tidak memiliki armada perang yang kuat dan kemampuan pengamanan laut yang handal. Dari kebutuhan sekitar 300 kapal kombatan, TNI AL hanya memiliki sekitar 130 kapal dengan komposisi dan kemampuan yang dirasa belum memadai. Kekuatan TNI AL tertinggal dari negara-negara tetangga, terutama dari sisi teknologi, karena masih mengandalkan kapal-kapal tua. Thailand saja memiliki kapal induk, sedangkan kapal kombatan Indonesia masih terbatas sampai jenis Korvet.

Pembangunan TNI AL  seharusnya lebih bersifat outward looking, yaitu berdasarkan kebutuhan pengendalian laut nasional sampai ke batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, bukan hanya untuk mendukung pertahanan di darat.  Perlu pula mempertimbangkan strategi pertahanan yang bersifat deterrent dan denial. Jika musuh bisa ditangkal dan dicegah di laut, kita tidak perlu berperang di darat. Sebagai contoh, Singapura menganut doktrin pertahananforward defence, yang jelas bersifat offensive. Selain itu, sesuai dengan UNCLOS 1982, kewenangan penegakan hukum di laut oleh kapal pemerintah atau government ship masih lemah karena tersebar pada beberapa instansi.Maritime security arrangement Indonesia perlu ditata kembali agar lebih efisien dengan membentuk Indonesian Sea and Coast Guard, sebagai single agency dengan multi task yang memiliki kemampuan penegakan hukum di laut yang mumpuni, serta memperkuat kemampuan dan posisi TNI-AL yang memiliki fungsi diplomasi, polisional dan militer.

Kepentingan mengamankan kegiatan ekonomi dan kedaulatan di laut yurisdiksi Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem yang profesional, efektif dan efisien. Contohnya, kewenangan menegakkan hukum di laut yang ditangani 13 instansi. Untuk mencapai itu diperlukan strategi maritim yang mencakup berbagai bidang.

Pakar hukum laut internasional, Prof Hasyim Djalal, menyatakan sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negeara maritim (ocean policy).  Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimaksud adalah negara  mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk mensejahterakan rakyatnya.  “Tapi, sayang kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan potensi sumberdaya laut,” kata Hasyim.

“Secara hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi,  belum maksimal memanfaatkan kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim yang tangguh dan berdaulat,” tambah Hasyim.

Menurut tokoh maritim ini,  negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. “Banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim,” ungkapnya. Hasyim memberi contoh seperti China dan Amerika. “Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut,” terangnya.

Hasyim juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang serius terhadap perkembangan isu laut.  Menurutnya, perhatian pemerintah masih rendah, padahal Indonesia sebagai negara kepulauan.  “Perhatian pemerintah terhadap laut masih rendah. Padahal, kita ini negara kepulauan terbesar,” tukasnya.

Hasyim menilai pemimpin bangsa kurang memaknai perjuangan Djuanda atau yang dikenal Deklarasi Djuanda 1957.  Menurut Hasyim, secara visi Deklarasi Djuanda bagus. Tapi, keresapan kejiwaan itu yang sejak dulu sudah pahit sampai sekarang ada gejala sudah tidak baik.

Prof Dr Hasjim Djalal: Pikirkan Indonesia 50 Tahun ke Depan oleh Menurutnya  Deklarasi Djuanda ide pokoknya mempersatukan Nusantara,  tidak melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku sebagai laut bebas.  Tidak mudah memperjuangkan itu. Seluruh dunia ketika itu memprotes. Tapi beliau melihat itu sebagai salah satu yang harus diperjuangkan dengan sabar, dan bertahun tahun. Itu dari sisi kesatuan bangsa.  Deklarasi Djuanda pada dasarnya memperluas kekayaan alam Indonesia untuk keperluan bangsa Indonesia, tuturnya. sjim Djalal: Pikirkan Indonesia 50 Tahun ke Depan.

“Coba kita pikirkan. Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana bangsa kita mau pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan Nusantara,” ujarnya.

Hasyim juga menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan masa depan bangsa untuk 50 tahun yang akan datang. Selama ini, pemerintah hanya memikirkan jangka pendek saja. “Pemerintah sudah harus memikirkan program jangka panjang. Bangsa ini mau di bawah kemana. Jangan  5 tahun saja pada pemilu,” imbuhnya.

Sementara, pengamat Pertahanan dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan di era gelobalisasi.  Menurutnya, defenisi pertahanan dan kemanan maritim sejauh ini belum ada yang defentif. Seperti misalnya defenisi PBB dan ASEAN Maritime Forum.

“Untuk mengatisipasi perkembangan globalisasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan sebuah strategi maritim dalam bentuk Ocean Policy, yang hingga saat ini belum tuntas” ujar dia.

Dekan Fakultan Ilmu Perikanan dan Kelautan (FIPK) Institut Pertanian Bogor, Prof Indra Jaya, menambahkan,  salah satu kekurangan bangsa ini sebagai negara kepulauan  adalah dibidang sains dan teknologi. Indonesia memang  negara yang luas. Untuk menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa mewujudkan menjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupan, perdagangan dan kekuatan laut.  “Ada tiga bidang yang bisa diwujudkan untuk negara maritim yaitu sumber kehidupan, pedagangan dan kekuatan laut,” terangnya.

Tempat terpisah,  pakar keamanan Negara maritim, Laksa TNI Purnawirawan, Robert Mangindaan dalam tulisannya di Quarterdeck yang diterima oleh Indonesia Maritime Magazine, bahwa agenda Securty Sector Reform tidak membawa kepentingan pihak-pihak lain yang tujuannya adalah mengkerdilkan ‘otot’ militer Indonesia, yang sebetulnya sudah sedemikian ‘kerdil’.

“Banyak pakar mengatakan bahwa milenium ketiga adalah era pasifik, dan pandangan tersebut disikapi oleh negara-negara kawasan dengan memperkuat ‘otot’ militernya. Padahal, dengan usainya perang  dunia dan menguatnya keinginan masyarakat internasional untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan stabil, sepertinya tidak mudah direalisasikan, sekalipun sudah menjadi acuan bersama, mislanya Agenda for peace yang gencar dipromosikan oleh PBB,” kata Robert dalam tulisannya mengenai Sketsa Situasi Kemanan Maritim.

Robert melaanjutkan bahwa perlu diakui benar adanya perampingan struktur kekuatan militer berlangsung di kawasan Asia Pasifik, akan tetapi pada prakteknya adagium civis pacem parabellum, justru diterapkan secara utuh. Malah ada pihak yang menaikan belanja pertahanan secara signifikan, mislanya China dengan budget 33 miliar dolar AS begitu pula dengan Amerika Serikat yang secara tegas mengatakan peningkatan anggaran belanja pertahanan setiap tahunnya.

Belakangan ini , ada beberapa inisiatif yang gencar dikembangkan di kawasan ini, yaitu Regional Maritime Security Initiatives (RMSI), Proliferation Security Initiatives (PSI), ada pula Maritime Securtiy Oprations (MSO) dan Pasifik Defense. Tujuannya adalah mengenai kemanan maritim kawasan untuk menghadapi berbagai ancaman, terutama menyangkut mencegah proliferasi senjata pemusnah massal, maritime terrorism, dan pula menjangkau searobbery and piracy.

“Dari perspektif Indonesia, critical uncertaintes yang perlu diperhatikan iahlah semua bentuk oprasi yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu pertama upaya internasional untuk mengamankan choke points, kedua humanitarian assistance yang mengarah pada daerah-daerah yang bermaslah, ketiga provokasi untuk ‘mendatangkan’peacekeeping opration, yang sangat mungkin erat terkait dengan intra-state conflic. Semua bentuk opprasi tersebut, nantinyaq akan sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar (yang lebih superior) untuk masuk ke daerah-daerah yang defense mechanism-nya belum mapan,” tegasnya.

Masih dijelaskan oleh Robert,  bahawa masalah kemanan maritim yang akan dihadapi ke depan, masih akan berkisar pada sea robbery and piracy, illegal fishing, trans-national trheat, illicit trafficking of weapon of mass destruction and related materials, pelanggaran wilayah, lalu lintas di laut yang terkait dengan gerakan separatis dan sangat mungkin ancaman maritime terrorism. Diperkirkan pula bahwa ancaman tersebut akan semakin meningkatr yang diukur dari intensitas, penggunan teknologi maju dan pengembangan modus operandi.

“Karena Indonesia berada di wilayah ring of fire, dan tiga patahan benua, yaitu Eurasia, Australia dan Pasifik Barat, maka ancaman benca alam patut dihindari dan diantisifasi. Tidak hanya itu penyelanggaran kemanan maritim, perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain dengan berpegangan pada beberapa hal, yaitu wadah yang tepat, saling menguntungkan, ada kesungguhan. Kesannya memang sederhana sekali, akan tetapi justru di sana ada titik terangnya,” beberanya.

Sumber : http://indomaritimeinstitute.org/?p=1746

Muslim Rohingya Sudah Ada Sebelum Myanmar Ada

Heru Susetyo - Hidayatullah.com-- 

Konflik Myanmar menyita perhatian dunia internasional akhir-akhir ini. Penindasan yang dialami Muslim Rohingya membuka mata atas sejarah mereka sebagai etnis Myanmar yang tidak diakui. Bahkan tidak saja itu, program pembersihan etnis ditengarai dilakukan pemerintah Myanmar (kini Burma, red) dengan berbagai metode yang kejam.
Lantas bagaimanakah sebenarnya sejarah umat Muslim di Rohingya? Mengapa konflik di Arakan meluas menjadi konflik horizontal? Apakah kelompok Budha berada hal ini? Lantas langkah apa yang tepat untuk mengehentikan kekerasan di Arakan? Berikut wawancara hidayatullah.com bersama Heru Susetyo,
Heru Susetyo adalah seorang praktisi hukum yang peduli atas kezhaliman yang diderita umat maupun kelompok Islam di berbagai tempat. Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI ini mendirikan Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA). Kunjungannya ke Myanmar banyak menyadarkannya bahwa Myanmar sebenarnya adalah negara yang kaya.  Inilah petikan wawancaranya;
Bagaimana Sejarah Awal Muslim Rohingya?
Sejarahnya panjang. Sebagai etnis, mereka sudah hidup di sana sejak abad 7 Masehi. Tapi sebagai Muslim dengan nama kerajaan Arakan, mereka sudah mulai ada sejak tahun 1430 sampai 1784 Masehi. Jadi sekitar 3,5 abad mereka dalam kekuasaan kerajaan Muslim hingga mereka diserang oleh Kerajaan Burma, dan dianeksasi oleh Inggris. Setelah itu mereka dibawa menjadi bagian dari British India yang bermarkas di india. Meski India saat itu juga belum merdeka.
Kemudian berjalan bertahun-tahun lamanya sampai tahun 1940-an. Ketika Burma merdeka tahun 1948, ada 137 etnis yang ada di Burma. Sejak itupun, Myanmar tidak mengakui keberadaan mereka sebagai etnis yang ada di tanah Burma. Padahal ketika merdeka, Burma memasukkan negara bagian Arakan sebagai bagian dari Burma, namun setelah itu orang Rohingya atau Muslim Arakan tidak diakui sebagai etnis yang eksis di sana. Jadi ini masalahnya, padahal mereka sudah ada sebelum negara ada. Mereka dinilai minoritas dari segi warna kulit dan bahasa serta dianggap lebih dekat kepada orang Bangladesh. Walaupun mereka bukan orang Bangladesh.
Mana Istilah yang tepat bagi mereka, Rohingya atau Arakan?
Arakan itu nama propinsi. Kalau dalam Bahasa Inggris disebut Rakhine atau Rakhain. Sedangkan Rohingya adalah istilah yang dikenakan oleh orang luar (peneliti asing) pada abad 18-19 M.  Mereka sendiri menyebut diri mereka sebagai orang Muslim yang tinggal di Propinsi Arakan (Muslim Arakan). Cuma belakangan dikenal sebagai orang Rohingya. Karena ternyata di Arakan ada Muslim yang bukan berasal dari Arakan saja, tapi juga ada Muslim dari Bangladesh, juga dari bagian lain di Burma.
Selain etnis Arakan, ada etnis Muslim lain di Myanmar?
Banyak. Saya pernah mengadakan kunjungan lapangan ke Burma tahun 2008-2009. Saya mengunjungi Burma tiga kali. Saya datang ke tiga kota, Yangoon, Mandalay, dan Pyin Oo Lwin. Dan saya mengunjungi 8 masjid di tiga kota itu. Dan peninggalan berupa masjid di sana banyak. Dan Muslim tidak hanya berasal dari Arakan, ada Muslim Burma, Muslim China, ada juga Muslim imigran dari India dan Bangladesh. Dan jumlahnya cukup signifikan. Bahkan di kota Mandalay, kota terbesar kedua di Burma, saya hitung ada 8 masjid. Di Yangoon lebih banyak lagi. Secara garis besar, mereka hidup lebih baik dari Muslim Arakan. Hanya Muslim Arakan yang hidup tertindas, dipinggirkan, dan tidak pernah diakui oleh pemerintah.
Bagaimana awal konflik Muslim Arakan terjadi?
Sejak sebelum Burma merdeka, tahun 1942, sudah ada aksi kekerasan kepada orang Rohingya. Ribuan orang Rohingya dibunuh. Baik oleh negara maupun etnis mayoritas, karena mereka dianggap minoritas dan bukan bagian dari Burma. Kemudian berulang terus setelah Burma merdeka, ada operasi-operasi tentara yang sering kali dilakukan sejak tahun 1950-an. Yang paling sadis adalah Na Sa Ka Operation di antaranya dengan metode kekerasan, pengusiran, Burmanisasi, halangan untuk menikah, dan pemerkosaan. Jadi ini adalah state violence, di mana negara melakukan genosida, etnic cleansing (pembantaian etnis), tapi kemudian berkembang menjadi kejahatan sipil antar orang Rohingya dengan orang Arakan lainnya yang non Muslim.
Tapi saya berfikir poisitif bahwa orang Arakan non Muslim sebenarnya cukup peaceful (tenang). Orang Budha itu peaceful, mereka non violence. Cuma saya kira mereka terprovokasi oleh media, pemerintah, dan agitasi dari tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab sehingga timbul kekerasan seperti yang kemarin. Konflik atas dua etnis itu jarang terjadi. Yang terjadi biasanya adalah konflik negara dengan orang Rohingya. Tapi sekarang jadi konflik horizontal. Dan saya yakin ini ada kepentingan di balik kekeruhan masalah itu.
Jadi selama ini warga Budha dan Muslim relatif tidak pernah terjadi benturan?
Sejauh data-data yang saya miliki, konfliknya selalu vertikal. Tapi menjadi horizontal karena ada-tokoh yang memprovokasi. Karena Budha selama ini sebagai agama cukup peaceful. Saya kenal banyak orang Budha Burma, tidak ada yang namanya sikap perlawanan yang keras.
Sebenarnya mengapa Muslim Rohingya Ditakuti? Bukankah mereka minoritas?
Di manapun mayoritas ingin menghegemoni kepada etnis yang berbeda. Ada istilah Myanmar for Burmese, not for moslem (Myanmar hanya untuk Burma, bukan untuk Muslim). Saya kira itu kurang sehat. Karena sejatinya di Myanmar itu tidak hanya orang Burma, ada banyak etnis di situ. Sementara orang Rohingya ini agamanya sudah beda, dan etnis juga sudah jauh. Sebagai Muslim dia juga berbeda dengan agama lainnya di Myanmar. Orang Rohingya tidak makan babi, minum minuman keras, menyembah dewa-dewa, itu halangan dari segi kultural.
Dari segi jumlah memang tidak menakutkan. Nah ini masalah jumlah juga tidak jelas, sensus selama ini tidak mendapati angka yang sebenarnya. Ada yang 1 juta, ada yang 3.6 juta. Jadi saya kira, pemerintah Myanmar tidak takut dengan jumlah tapi bahwasanya dari awal orang Rohingya dianggap stateless (tidak punya kewarganegaraan). Alasanya memang tidak jelas. Cuma karena mereka berbeda saja. Mungkin mereka tidak nyawan, dan secara sejarah mereka dinilai orang Benghali, bukan Burma. Maka pernyataan terakhir dari Presiden Myanmar itu menyakitkan. Bahwa supaya orang Rohingya dipindahkan ke negara lain. Ini pernyataan kurang ajar. Padahal mereka sudah tinggal di situ sejak berabad-abad lamanya.
Ada yang mengatakan jika dibiarkan Muslim Arakan akan kembali membuat Kesultanan Islam?
Saya kira itu kecil kemungkinan. Arakan tidak hanya Muslim. Arakan Selatan itu kebanyakan non Muslim. Untuk membuat negara jauh panggang daripada api. Itu juga bukan target dari mereka. Mereka hanya ingin diakui seperti warga Myanmar lainnya. Beda dengan Muslim di Selatan Thailand atau di Moro, Filipina mereka mungkin punya target ke arah sana, tapi beda dengan orang Rohingya. Mereka tidak punya sumber daya, karena jumlahnya sedikit, sekolah juga tidak. Akses ke ekonomi politik juga tidak tersedia. Karena Burma juga negara miskin, tetangga mereka Bangladesh juga miskin. Jadi jika mereka ingin membuat negara sendiri juga tidak menyelesaikan masalah, tapi minimal mereka ingin ada pengakuan.
Bisa dijelaskan pengalaman Anda mengunjungi Myanmar?
Dari segi alamnya indah dan luasnya terbesar kedua setelah indonesia di Asia Tenggara. Tapi mungkin seperti mutiara terpendam karena tidak dipoles dengan bagus. Orang pun tidak tahu banyak tentang Myanmar karena media dan internetpun disensor. Televisi juga jarang. Ketika saya ke sana, negara tersebut penuh dengan tentara yang membuat kita tidak leluasa. Saya punya teman orang Burma, ketika saya ke sana, mereka mengatakan, ‘jangan bicara politik di sini kamu akan membahayakan kami. Jadi ada pembatasan yang membuat tidak nyaman. Jangankan bagi orang asing, orang sana pun merasa tidak nyaman.
Kalau secara fisik, saya melihat seperti Indonesia tahun 80-an. Saya tidak melihat ada gedung bertingkat seperti di Sudirman-Thamrin. ATM tidak ada, money changer jarang sekali, telepon seluler juga sangat mahal, dan listrik pun byar pet, suka mati. Jadi ini konyol, penduduknya nyaris 90 juta, tapi tidak banyak orang mengetahui tentang Burma.
Ada Transisi Demokrasi di Myanmar Sekarang, Apakah Ini Akan Berdampak Bagi Muslim di Arakan?
Masalahnya Aung San Su Kyi sendiri diam. Karena mungkin dia punya kepentingan lain yang lebih besar untuk mendemokratiskan Burma, jadi seperttinya dia tidak mau mengambil resiko. Lebih baik dia tidak mengambil masalah dengan membicarakan Rohingya, daripada agenda besar dia tidak bisa dijalankan. Dan iklim demokratisasi itu tidak bisa langsung mengubah semuanya. Bagaimanapun Junta militer masih berkuasa. Meski dia punya kursi di parlemen, itu tidak langsung membuatnya berkuasa. Dan apakah berdampak bagi Rohingya, ini masih perlu dibuktikan. Kita juga menunggu peran aktif dari Suu Kyi beranikah dia bicara tentang Rohingya.
Apa yang bisa kita bantu untuk Muslim Rohingya?
Bantuan bisa bermacam ragam yang jelas yang mereka butuhkan sekarang adalah status sipil sebagai warga Negara dan bahwasanya mereka punya kebebasan seperti warga Negara yang lain. Bebas untuk menikah, bebas untuk punya anak, bebas dari perbudakan, bebas sekolah, bebas mendapatkan akses kesehatan. Jadi itu yang mereka minta, kebebasan, keadilan, dan akses yang sama. Hentikan pemerkosaan, pembunuhan, kesewenang-wenangan, jangan ada Burmaisasi terhadap orang Rohingya.
Untuk Negara-negara penerima pengungsi, untuk tidak mengusir mereka. Perlakukan mereka dengan baik. Dan jangan ikuti saran Presiden Thein Sein untuk memindahakn mereka ke negara ketiga. Pertanyaannya, negara mana yang mau menerima mereka? Karena Negara-negara sekarang juga punya masalah degan penduduknya.
Mereka juga butuh bantuan lainnya seperti sandang, pangan, papan, tapi masalahnya bantuan juga sulit bisa masuk. Karena akses ke sana dibatasi oleh pemerintah Myanmar.
Kalau uang juga sukar, karena Bank di Myanmar seperti bank zaman dulu, bagaimana mau ambil uang jika ATM tidak ada? Berarti mau tidak mau mereka harus buka account, itu juga bukan masalah sederhana karena mereka tidak punya ID Card (KTP). Yang bisa kami lakukan sekarang adalah melakukan advokasi dengan sesama Muslim Myanmar yang tinggal dalam pelarian di Jepang, Malaysia, Thailand, dan London. Mereka lebih vokal, karena lebih aman.
Pulau di Indonesia banyak, apakah mungkin memindahkan mereka ke Indonesia?
Itu mudah saja kalau ada kemauan politik seperti  kasus pengungsi Vietnam yang ditempatkan di Pulau Galang dan Rempang tahun 70-an. Atas nama kemanusiaan memang tidak masalah. Namun masalahnya itu menyenangkan pemerintah Mnyamar. Ini tanggung jawab mereka kok malah menimpakan kepada negara lain. Karena Myanmar sendiri masih besar negaranya, cuma mereka dibatasi saja aksesnya.*

Apa Yang Sebenarnya Terjadi di Burma

By Anindya Yumika Dewi 

Karena banyaknya permintaan dan ada yang menuduh bahwa yang saya sampaikan dalam foto hoax pembantaian muslim tidak berimbang maka saya coba menjelaskan apa yang sejatinya terjadi di Burma, sehingga nantinya tidak timbul kesalahpahaman.

Keadaan Politik Burma

Burma adalah salah satu negara bekas jajahan Britania Raya dan merdeka pada tahun 1948. Sejak kemerdekaannya Burma menjadi salah satu satu negara yang dikenal tertutup terhadap dunia internasional, hal ini tidak lain adalah karena pemerintahan mereka dikuasai oleh militer junta selama puluhan tahun, negara-negara lain banyak yang kesal terhadap Burma sehingga mereka sempat memberlakukan bermacam-macam embargo.

Setelah memudarnya pengaruh rezim militer dan Burma mengalami krisis ekonomi yang hebat, negara ini mulai sadar pentingnya hubungan internasional dan mulai bersikap terbuka, salah satunya dengan bergabung bersama ASEAN pada 23 Juli 1997, dan mencoba menerapkan sistem demokrasi seperti halnya kebanyakan negara lain di dunia. Walau demikian tidak dipungkiri bahwa sisa-sisa pengaruh militer masih melekat di pemerintahan Burma, dan tokoh oposisi seperti Aung San Suu Kyi berusaha untuk meminimalisir pengaruh militer tersebut dengan sibuk mencari dukungan pihak luar.

Sebagaimana negara lain yang baru mengenal demokrasi, selalu saja ada oknum yang tidak rela rezim terdahulunya jatuh dan menerima sistem yang baru. Kebanyakan orang tipikal seperti ini adalah mereka yang fasis dan tidak menerima bahwa demokrasi akan akan memberikan ruang bagi minoritas untuk menyuarakan pendapat. Minoritas yang dimaksud tidak lain adalah Etnis Rohingya.

Siapa Etnis Rohingya?

Etnis Rohingya adalah etnis minoritas yang tinggal di Provinsi Rakhine (dulu bernama Arakan), Myanmar Barat, berbatasan dengan Bangladesh. Tidak jelas asal usul etnis ini, bahkan ketika anda melakukan pencarian di Google anda tidak akan menemukan banyak hasil. Ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa etnis ini tidak pernah eksis sebelum tahun 1950, ada pula yang mengatakan bahwa etnis Rohingya sudah ada sejak zaman penjajahan Inggris tahun 1824^[sumber], tapi apapun versi yang dikemukakan jelas bahwa etnis Rohingya bukanlah etnis asli dari Burma. Perawakan orang Rohingya sendiri lebih mirip orang Bengalis (Asia Selatan) seperti India dan Pakistan ketimbang orang Burma yang lebih mirip orang Asia Tenggara pada umumnya.

Diskriminasi Dari Pemerintah Burma

Burma merupakan negara dengan kaya entis, namun ada 8 etnis besar diantaranya adalah Kachin, Kayah, Kayin (Karen), Chin, Burma, Mon, Rakhine and Shan, sisanya adalah etnis minoritas. Diskriminasi pemerintah terhadap entis minoritas memang sangat kental, negara Burma sendiri merupakan nama perwakilan dari salah satu etnis dan berbagai perlawanan pernah diberikan oleh etnis lain.

Seiring berjalannya waktu berbagai etnis mulai diterima dan pemerintah sendiri juga mulai mengubah nama Burma menjadi Myanmar. Hanya satu etnis minoritas yang belum diterima yaitu Rohingya. Pemerintah setempat tetap ngotot mengatakan bahwa orang Rohingya bagian dari entis Bengalis dan merupakan penduduk ilegal yang datang pasca kemerdekaan Burma. Pendapat itu tidak hanya datang dari kalangan militer namun mayoritas penduduk Myanmar juga mengatakan demikian. Mungkin itu sebabnya Aung San Suu Kyi tidak berani berkomentar banyak mengenai ungkapan Presiden Myanmar saat ini yang ingin mengusir Rohingya dari Arakan (Provinsi Rakhine)

Perbedaan etnis membuat orang Rohingya mendapatkan perlakukan diskriminatif, mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan dan dianggap sebagai ilmigran gelap (ilegal). Entis Rohingya sendiri sempat diperlakukan dengan keji semasa rezim militer berkuasa dan hal tersebut mendapat banyak kecaman dari dunia internasional.

Nasib Rohingya di Bangladesh

Masalah yang dialami oleh Etnis Rohingya tidak hanya dengan pemerintahan Burma, negara tetangga yang dianggap sebagai asal mula etnis Rohingya yaitu Bangladesh juga tidak mau mengakui mereka.

Saya tidak memiliki data apakah Rohingya juga ada di Bangladesh saat pendudukan Britania Raya atau mereka semua datang sebagai pengungsi dari Arakan (Burma) tapi yang jelas orang Rohingya termasuk pengungsi dari Burma telah ada sebelum kemerdekaan Bangladesh, karena Bangladesh adalah negara yang baru merdeka pada tahun 1971.

Setelah merdeka 7 tahun kemudian Bangladesh mendeklarasikan bahwa etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara, dan memilih untuk mengembalikan orang Rohingya ke Burma. Bangladesh yang masih berkembang tidak mau menanggung beban dari masuknya orang-orang Rohingya ke negara mereka sekalipun 89% dari penduduk Bangladesh adalah muslim. Orang Rohingya pun terlunta-lunta dan tidak jarang terdampar sampai ke perarian Indonesia karena tidak berani kembali ke Burma dan diusir oleh Bangladesh.

Konflik Burma 2012

Perlakukan yang diskriminatif dari pemerintah Burma dan ketidaksudian orang-orang Rakhine untuk menerima kehadiran Etnis Rohingya yang asal-usulnya dianggap tidak jelas, membuat kedua kubu saling menaruh kebencian, dan masalahnya adalah tidak pernah ada dialog untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam psikologi hal seperti ini tida baik karena menyimpan permasalahan dalam waktu lama sampai menumpuk akan bisa menumbulkan konflik yang besar apabila ada pemicunya sedikit saja.

Pemicu konflik tersebut akhirnya benar-benar terjadi, seorang gadis Rakhine ditemukan terbunuh dengan mayat yang ditelantarkan secara keji, dan hasil visum menunjukan bahwa korban sebelumnya sempat diperkosa (yang kemudian diketahui aksi pemerkosaan tersebut direkam dalam video). Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, diketahui bahwa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan adalah 3 pemuda Rohingya dari Kyoukhtaran.

Mengetahui bahwa pelaku adalah dari Etnis Rohingya, orang-orang Rakhine kemudian membalas dendam dengan membunuh 10 orang dari etnis Rohingya yang sedang dalam perjalanan mengendari bus, ada sumber yang mengatakan bahwa 10 oran yang dibunuh itu dianggap terlibat dengan aksi pemerkosaan. Entis Rohingya pun membalas dengan membakar ribuan rumah etnis Rakhine hingga 100.000 orang Rakhine mengungsi. Konflik kemudian meluas hingga dan melebar karena provokasi beberapa oknum sehingga konflik etnis terkesan menjadi konflik agama, orang-orang dari Bangladesh pun kemudian mengirimkan ratusan orang untuk ikut turun kesana.

Konflik yang ada di Burma adalah kerusuhan massal antar etnis, bukan pembantaian secara sepihak seperti yang banyak digembar-gemborkan berbagai media. Korban jatuh dari kedua belah pihak dan jumlahnya tidak mencapai ribuan. Untuk mengetahui bagaimana alur perkembangan kasus kerusuhannya secara jelas anda bisa membacanya di Wikipedia (walaupun masih banyak perdebatan tapi setidaknya ini satu-satunya media yang menghimpun banyak sumber yang cukup netral).

Orang Rohingya Yang Tewas Terbunuh Sebagai Aksi Balas Dendam Yang Dilakukan Oleh Orang Rakhine

Orang Rohingya Nampak Sedang Bersiap Melakukan Pembakaran

Salah Satu Perkampungan Rakhine Dibakar

Benarkah Ada Genosida?

Sebelum bicara tentang genosida mari kita bicara pengertiannya terlebih dulu, genosida adalah pembersihan suatu komunitas masyarakat dengan melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Yang dimaksud dengan komunitas bisa berupa suku atau entik, kelompok agama, atau kelompok idiologi tertentu.
Kembali ke topik permasalahan. Harusnya pertanyaan tersebut dikembalikan lagi, “Siapa yang dimaksud melakukan genosida?”
Jika yang dimaksud melakukan genosida adalah orang-orang Rakhine tentu harusnya yang dibunuh bukan hanya 10 orang dalam bus tapi seluruh orang Rohingya dan tentunya mereka akan bersiap-siap untuk melakukan “pembersihan etnis“. Faktanya orang Rakhine tidak meyangka akan datangnya balasan dari orang Rohingya sampai perkampungan mereka terbakar, jadi rasanya mereka jauh dari niat melakukan genosida.
Jika yang dimaksud melakukan genosida adalah pemerintah Myanmar tentu orang Rohingya dibunuh secara konsisten dan rasanya tidak terlalu sulit melakukan pembersihan jika pemerintah memang berniat membuat etnis ini punah, nyatanya pemerintah termasuk rezim junta yang kejam lebih memilih untuk memperlakukan mereka secara diskriminatif, artinya mereka lebih memilih untuk mengusir Rohingya untuk ke Bangladesh ketimbang melakukan genosida.
Konflik kemarin juga menunjukan bahwa pemerintah dan militer lebih memilih untuk mengamankan situasi ketimbang terlibat dalam terlalu jauh dalam konflik tersebut. Buktinya adalah polisi tidak memberondong orang-orang Rohingya dengan peluru tapi lebih memilih menggunakan tameng.

Jadi dari keterangan tersebut, saya pikir ungkapan genosida terlalu hiperbola (lebay) digunakan untuk kasus konflik yang terjadi di Myanmar. Penggunaan istilah seperti itu seakan-akan menunjukan bahwa apa yang terjadi di Burma sama persis dengan pembersihan entik yang dilakukan oleh Nazi pada Yahudi atau pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Militer Soeharto pada anggota PKI.

Benarkah Ada Keterlibatan Teroris?

Pihak Rakhine sejak awal konflik mengklaim secara sepihak bahwa Rohingya lah yang memulai pertikaian terlebih dahulu dan menganggap apa yang dilakukan Rohingya sebagai invasi dan aksi terorisme, hal itu dapat dilihat dari tulisan-tulisan opini orang Rakhine di berbagai media internasional seperti CNN. Yang mengejutkan, hal senada juga diungkapkan oleh salah satu media Bangladesh yang dengan cukup rinci menjelaskan alur rencana penyerangan yang menurut narasumber mereka, penyerangan tersebut telah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya.
Namun demikian pendapat ini perlu dikaji kembali karena sumbarnya hanya 2 yaitu klaim sepihak yang tentu tidak bisa dipercaya dan Samakal.net sebagai media Bangladesh yang belum saya ketahui bagaimana kredibilitasnya.

Benarkah Ada Keterlibatan Amerika?

Bukan hal yang baru jika Amerika sering terlibat behkan mendalangi konflik yang ada di suatu negara, tidak lupa bagaimana kasus G 30 S PKI yang setelah ditelaah kini terlihat sebagai propaganda Amerka yang tidak ingin Indonesia jatuh pada pengaruh komunis bersama Uni Soviet.
Dalam salah satu blog yang tidak terpercaya disebutkan bahwa bocoran dari wikileak menunjukan bahwa Amerika terlibat dalam konflik tersebut, dan lagi-lagi sumber daya alam menjadi alasannya.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut bisa diketahui bahwa akar permasalah konflik tersebut bukanlah konflik agama, namun konflik etnis yang disebabkan tidak maunya pemerintah Burma mengakui orang-orang Rohingya sebagai warga negara, jelas ini adalah tindakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip pluralisme, sekalipun memang benar kenyataan bahwa Etnis Rohingya baru ada tahun 1950′an tidak lantas membuat mereka dipinggirkan, apalagi kalau keturunan mereka sudah beberapa generasi.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa Burma dan Bangladesh tidak mau menerima etnis Rohingya? Seharusnya pihak Rohingya juga introspeksi diri kenapa ada 2 negara yang tidak mau mengakui mereka, apakah karena mereka tidak bisa berbaur dengan warga negara lain? Entahlah..

Yang jelas kita sebaiknya jangan terlalu ikut larut membawa nama agama dalam konflik ini, biarlah masalah ini diselesaikan oleh Burma, Bangladesh, dan Lembaga Internasional, sekalipun jika Indonesia ingin membantu, bantulah secara kenegaraan, bukan dengan mengirimkan orang-orang siap perang ke tempat konflik yang justru akan membuat ricuh kondisi yang sudah ada.

Kadang saya malu sebagai orang Indonesia, seringkali warga kita begitu kebakaran jenggot ketika ada pemberitaan bahwa warga negara lain dibantai, sekalipun beritanya belum jelas. Padahal Indonesia sendiri memiliki masalah yang tidak jauh berbeda. Belum lupa ingatan kita akan kasus pembunuhan ratusan ribu bahkan jutaan orang PKI, belum lupa bagaimana kasus tahun 98 yang dengan keji membunuh, menjarah, dan memperkosa etnis Tionghua yang bahkan hingga kini juga banyak belum mendapat KTP, belum lupa juga bagaimana kasus Sampit, Poso, dan Ambon, belum lupa bagaimana TKI kita diperkosa, dipancung, dan dibunuh dengan keji di luar sana, belum lupa juga kasus pembunuhan 3 orang penganut Ahmadiyah yang bahkan direkam dan diupload videonya di youtube.

Kita seperti sebuah negara yang tidak tahu diri, yang tidak mampu dan bungkam ketika melihat diskriminasi dan penganiayaan di negaranya sendiri, namun begitu reaktif atas kasus-kasus di luar yang bahkan negara sekitarnya lebih memilih untuk “menunggu” sampai ada kepastian berita.

Penyebab Putusnya Regenerasi,Prestasi Negara Turun

  Berikut Hak Siar Liga Kelas Dunia 2012-2013

Liga Inggris (BPL) : MNC Grup (MNC TV dan Global TV) (di acak)

Liga Jerman (Bundesliga) : Indosiar di acak

Liga Spanyol (La Liga) : RCTI (di acak)

Liga Champions Eropa : SCTV (di acak)


Apa gunanya stasiun televisi berlomba menyiarkan siaran olahraga.tetapi tidak bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat ,generasi muda indonesia pada umumnya.
Karna sikap stasiun televisi Meacak Siaran itu tentunya.
Bayangkan sepak bola hanya bisa di tonton bagi yang berduit pakai Pay Tv.
Dengan Cara ini Penyebab Putusnya Regenerasi,Prestasi Negara Turun
Dimana bisa menimbulkan bakat minat generasi muda untuk menjadi pemain berkelas dunia karna tidak bisa menyaksikan talenta talenta kelas dunia.

Kita bisa mengambil contoh negara tetangga Seperti Malaysia dan Tailand yang membebaskan rakyatnya menikmati siaran olahraga apa Hasilnya Regenerasi selalu bermunculan.Peringkatnyapun di atas Indonenesia


Bayangkan anak anak bisa termotivasi menjadi si madun karna hanya itu yang bisa disaksikannya.

Bayangkan juga jika anak anak bisa termotivasi menjadi Ronaldo,Kaka,Messi Jika bisa melihat Skill Permainannya.


Kurangnya Siaran Tentang Olahraga Penyebab kurangnya Pengetahun Generasi Muda Tentang Olahraga.

Ajaib, Bayi Ini Terlahir Sambil Memeluk Al-Quran

By aviv

Pada Senin, 13 Mei 2012, telah lahir ke dunia seorang bayi yang membawa keajaiban. Bertempat di Lagos, sebelah barat daya Nigeria, seorang ibu berusia 32 tahun langsung memeluk agama Islam setelah melahirkan anaknya. Keajaiban terjadi karena sang bayi lahir ke dunia dengan memeluk Al-Quran, kitab suci umat Islam.

Kelahiran bayi itu menarik seurang pemuka agama Islam di Nigeria, Ustaz Abdul Rahman Olanrewaju Ahmed , datang ke Lgos keesokan harinya (Senin, 14 Mei 2012). Kedatangannya itu untuk sebuah upacara pemberian nama bagi bayi yang beru sehari lahir itu. Abdul Wahab Iyanda Aderemi Irawo adalah nama yang diberikan sang ulama untuk bayi itu. Bahkan, sang ibu yang awalnya beragama Kristiani, juga turut mengganti namanya dari Kikelomo Ilori menjadi Sharifah.

Kelahiran bayi ini juga mengajak sang nenek untuk memeluk agama Islam. Ustaz Abdul Rahman Olanrewaju Ahmed juga memberikan sebuah ceramah singkat bahwa kelahiran bayi tersebut dengan memeluk Al-Quran merupakan sebuah bukti kebesaran Allah. Dan juga, ia menjelaskan bahwa bayi tersebut bukanlah nabi, karena seperti dijelaskan dalam agama Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kontroversi pun merebak dengan lahirnya Abdul Wahab Iyanda Aderemi Irawo. Beberapa pihak menganggap kejadian ini adalah mustahil belaka.

Namun, kejadian bayi yang lahir dengan beberapa tanda kekuasaan Tuhan bukan baru kali ini saja terjadi. Tentu saja yang saya maksud adalah saat Nabi Isa AS lahir ke dunia dari rahim Siti Maryam. Anehnya, Maryam mengandung bayinya tanpa menikahi seorang pria. Orang-orang pun mencemooh Maryam sebagai seorang wanita lacur yang hamil tanpa suami.

Ketika pertanyaan orang-orang itu semakin memojokkan Maryam, maka Nabi Isa yang masih bayi itu dengan ijin Allah bisa berbicara,“Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al-Kitab (injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadahu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. ” (QS. Maryam: 30-33).

Film Umar Bin Khatab

By: aviv

Berlatar belakang masyarakat Mekah pada abad ke-7 serta lingkungannya pada jaman itu, serial Omar Bin Khattab seluruhnya dibuat di Morocco dan Syiria. Tak tanggung-tanggung, serial ini didukung ratusan aktor dan aktris dari 10 negara, serta melibatkan ribuan pemain pendukung lainnya. Serial ini masih sangat gres dan pertama tayang di televisi.

Atau, Tonton Aja Langsung disini,

Serial Omar ibn Khattab diproduksi oleh MBC Group jadi 31 Episode dengan lokasi shooting di 2 negara Marroko dan Suriah.
Dengan set yang dibuat mirip dengan keadaan kota Mekkah di abad ke-7.
Serial ini sendiri akan tayang serentak di banyak negara.
Di Indonesia, serial Omar tayang di MNCTV, yang tayang H-1 bulan puasa,
dan tayang setiap sahur (04.00 WIB). Menelusuri kembali ke era awal kehidupan Khalifah Islam kedua ini, figur pemuda berhati keras namun mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Cerita tentang seorang yang kelak menjadi pemimpin dengan pengaruh dan kekuasaan yang besar.
Karakter Umar juga tergambar sebagai pemimpin dengan moral mulia, pemimpin yang memastikan kesejahteraan kepada rakyatnya, dan memastikan kepastian hukum bagi siapapun.
Serial ini mengandung aspek dramatis yang sangat menarik. Penggambaran kondisi Mekkah saat itu juga digambarkan dengan sangat baik, kondisi psikologis masyarakat, bentuk kultur yang ada, hingga kondisi lingkungan kota Mekkah pada saat itu.
Walaupun terdapat banyak adegan-adegan perang yang epik, serial ini juga memiliki pesan-pesan penuh makna dan penuh adegan-adegan yang menggetarkan hati.

Proses Shooting dan Post Production menghabiskan 322 hari
= 10 bulan 18 hari
= 46 minggu
= 7.728 jam
= 463.680 menit
= 27.820.800 detik
Melibatkan 229 kru dan 322 aktor dan aktris dari 10 negara.


Untuk keperluan 29 rumah di Kota Mekkah dibangun diatas tanah 5000 m2 di Kota Damaskus dan 89 rumah di atas tanah 12.000 m2 di Kota Marrakesh.



Melibatkan banyak properti
= 1970 pedang
= 650 tombak
= 1050 tameng
= 4000 anak panah
= 400 panahan
= 15 drum
= 137 patung
= 1600 tanah liat
= 10000 koin
= 170 baju perang


14.200 me kain digunakan untuk keperluan wardrobe setiap aktor dan aktris yang bermain, kain diambil dari Suriah, India, dan Tunisia. Wardrobe team sendiri terdiri dari 39 ahli jahit.
Tim properti juga menyediakan 7550 sendal.

20.000 orang terlibat sebagai aktor ekstra, melibatkan 10.000 stunt actor, 7500 kuda, dan 3800 onta.

Musuh...

Musuh...Itu senang akan ke gagalan kita.

Musuh adalah Guru

Musuh adalah Motivasi

Musuh adalah Orang yang sangat memperhatikan kita

Musuh adalah Orang yang mengerti akan kita
Musuh adalah lawan yang sepadan

Musuh Terhebat adalah Sahabat Terbaik

Musuh adalah pesaing yang profesinya sama dengan kita

Musuh adalah Sahabat Tersembunyi 

Musuh adalah Orang yang tidak sepaham dengan kita

Musuh adalah Seseorang yang mempunyai pandangan yang salah terhadap kita

Musuh adalah  Orang yang selalu bertentangan dengan kita baik dari segi  perasaan maupun pemikiran

Musuh adalah Orang yang selalu menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita mau . Dia membuat kita kesal, sakit hati, dan marah .

Musuh adalah Orang yang selalu ingin menjatuhkan kita dan menantang kita karena dia merasa lebih

Wow, Nunukan Punya Sumur Minyak Melebihi Brunei

 

Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur memiliki sumber minyak mentah yang diperkirakan melebihi potensi milik Brunei Darussalam.

Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben dan SDM) Kabupaten Nunukan, Abdul Azis Muhammadiyah mengatakan, wilayah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki banyak cadangan sumber daya alam (SDA) berlimpah.
Hanya sebagian di antaranya belum dikelola berhubung dianggap belum bisa menguntungkan secara ekonomi.
Tetapi selain batubara, terdapat sumur minyak di Pulau Badik yang sudah disurvei oleh PT Star Energi dan disebutkan kandungan minyak di pulau yang dekat dengan Kota Tarakan itu diperkirakan melebihi sumur minyak yang dimiliki Brunei Darussalam.
"Pulau Badik ini berdekatan dengan Pulau Bunyu Kota Tarakan. Tapi masih wilayah Kabupaten Nunukan. Sesuai gambaran dari pihak PT Star Energi, kandungan minyaknya bisa mengalahkan minyak yang dimiliki Brunei," ujarnya.
Kawasan sumur minyak tersebut telah eksplorasi oleh PT Star Energi sejak empat tahun lalu. Baru-baru kembali melakukan kegiatan eksplorasi dengan menggunakan kapal dari Korea.
Menurut Abdul Azis, sumur minyak yang berada di Pulau Badik merupakan sumber yang jangka waktu pengelolaannya sangat lama.
Tapi dia enggan menyebutkan jumlah kandungan minyak yang berada di pulau itu yang dikatakan mampu menyaingi sumur minyak di Brunei Darussalam.
Abdul Azis menambahkan, sampai saat ini belum berproduksi, sehingga belum tampak aktivitas dari perusahaan yang mengelola. Sesuai hasil survei PT Star Energi, sumber minyak terbesar berada di bawah laut, katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN